Beberapa minggu yang lalu Saya dikunjungi oleh teman yang sedang mengambil cuti bekerja dari Tiongkok. Kami berdiskusi cukup lama waktu itu, lebih kurang 4-6 jam (tentunya ada makanan, minuman dan istirahat untuk beribadah). Kami berdiskusi terus menerus dengan berbagai topik, Salah satu yang menarik bagi saya ketika kami sampai ke tahap pembicaraan kebebasan penggunaan media sosial dan layanan messaging. Saya merasa topik ini sangat menarik. Setiap pengguna akun media sosial mempunyai kesempatan untuk menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan tujuan mereka masing-masing tanpa harus takut melanggar TOS.

Dari beberapa sample yang dipaparkan beliau mengenai aktifitas penggunaan media sosial dan layanan messaging, kebanyakan didominasi oleh aktifitas jual beli, pemberitaan online dan prostitusi online. Tidak usah kaget dengan aktifitas prostitusi online, memang seperti itu keadaannya. Sampai tahap ini Saya berpikir, kenapa aktifitas seperti ini bisa lepas dari pengawasan kementrian terkait? Bagaimana dengan firewall yang digadang gadang dapat menghentikan aktifitas tersebut tidak berdaya menghadapi kasus seperti ini? Mungkin sebagian ada yang menjawab penggunaan teknologi firewall beda ranah dan tidak dapat dijadikan gate awal untuk memfilter konten negatif dari media sosial dan layanan messaging. Dari pengamatan Saya sampai saat ini, firewall tersebut masih bekerja pada top layer yang dalam artian hanya dapat melakukan filtering content terhadap top content sebuah sistem (contoh gampangnya seperti content sebuah website/blog).  Bagaimana dengan content yang terdapat didalam sebuah mikro site media sosial seperti Facebook, Twitter Dan aplikasi messaging lainnya? Teknologi seperti ini tidak akan dapat digunakan (CMIIW). Pertanyaan berikutnya timbul lagi, apakah tidak ada solusinya? Dari pengamatan Saya solusi nya adalah pembuatan rule dari penggunaan media sosial dan perlu adanya push dari kementrian terkait untuk memaksa aplikasi yang akan masuk kedalam market Indonesia. Memang akan sulit jika Kita membahas content yang berseliweran didalamnya. Untuk menerapkan sistem sepertI tersebut akan melibatkan banyak pihak seperti provider penyedia layanan telekomunikasi dan pengembang aplikasi. Akan tetapi perlu dicatat, setidaknya dengan lemahnya pengawasaan dan kontrol serta belum cukup kuatnya UU ITE untuk mengatur seluruh aktifitas internet, cara ini menjadi cara paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berikut saya tampilkan bukti penyalahgunaan layanan media sosial Dan messaging pada ranah prostitusi online

image

Masih banyak yang dapat dibahas dari fenomena ini, sepertinya akan ada tulisan lanjutan yang membahasnya. Hehehhe. Sudah mulai larut, saya sepertinya harus istirahat dikarenakan esok pagi saya harus berangkat ke Ciheras untum bertemu Uda Ricky melanjutkan diskusi dan pengimplementasian produk yang dirancang.